Ratusan perwakilan tenaga honorer kategori 1 Nganjuk kembali Demo

Ratusan perwakilan tenaga honorer kategori 1 (K1) kembali melakukan demo, kemarin. Mereka menuntut kejelasan proses penerbitan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari bupati.

Datang sekitar pukul 08.00, para K1 ini awalnya berkumpul di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Nganjuk. Mereka meminta Kepala Disdikpora Widyasti Sidhartini ikut menyuarakan aspirasi mereka. Setelah berhasil mengajak Widyasti, para K1 ini lantas melakukan long march menuju Pendapa Pemkab Nganjuk di Jalan Basuki Rahmat yang berjarak sekitar tiga kilometer.

Sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Good government clean government, honorer K1 mendukung pemerintah daerah dalam rangka mengangkat K1 menjadi CPNS,” demonstran yang sebagian menuju Pendapa Pemkab Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor itu lantas berbaris di depan pendapa.

Ketua Forum Tenaga Honorer K1 Nganjuk Sajianto yang berada di barisan paling depan, sempat melakukan ‘ritual’ dengan menuangkan air dan berdoa di depan pintu gerbang kantor Pemkab Nganjuk yang sudah dijaga aparat keamanan. Selanjutnya, dengan memakai pengeras suara, Sajianto menyampaikan aspirasi para tenaga honorer K1 Nganjuk. “Kami minta kejelasan, kapan SPTJM diterbitkan,” teriak Sajianto.

Sekitar 30 menit berorasi secara bergantian, sebanyak 20 perwakilan K1 ini lantas diterima di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Nganjuk. Sejumlah pejabat Pemkab Nganjuk menemui mereka. Mulai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Lishandoyo, (plt) Kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) Mukhamad Yasin, Kepala Satpol PP Suhariyono, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut K1melalui Kepala Disdikpora Widyasti Sidhartini menyampaikan aspirasinya. Mulai masalah kejelasan tindak lanjut dari surat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) tentang pembuatan SPTJM, hingga terkait konsultasi hukum yang kabarnya tengah dilakukan oleh pemkab.

Sayang dalam pertemuan selama 45 menit tersebut, para K1 belum mendapatkan jawaban yang pasti. Yasin, sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan masalah kepegawaian mengatakan, pihaknya masih melakukan konsultasi di bagian hukum. “Terkait dengan isi suratnya (surat KemenPAN RB, Red),” kata Yasin.

Saat ditanya bagian apa yang dikonsultasikan, Yasin hanya mengatakan jika semua isi surat itulah yang sedang dikonsultasikan. “Agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari,” sambungnya.

Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dan Sekretaris daerah (Sekda) Nganjuk, Masduqi, yang diharapkan bisa memberikan kejelasan kemarin tak bisa hadir. Bupati disebut sedang melakukan kunjungan ke Surabaya, sebelum kemudian akan berkonsultasi ke KemenPAN RB, terkait hal ini. Sedangkan Masduqi dikabarkan sedang sakit. “Bupati akan berkonsultasi ke KemenPAN,” lanjut Yasin.

Atas hasil tersebut, kemarin Sajianto meminta Yasin menyampaikan langsung pada sekitar 500 K1 yang menunggu di luar pagar pendapa. Yasin pun memenuhi permintaan itu dan menyampaikan bahwa proses terkait SPTJM itu saat ini sedang dilakukan.

Meski belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Sajianto mengatakan, setidaknya K1 sudah memiliki bukti jika surat dari KemenPAN RB sudah ditindaklanjuti. “Kami memang meminta itu. Bukti surat sudah masuk dan didisposisikan. Ternyata ada,” terangnya.

Sajianto berharap, proses penerbitan SPTJM ini tak diulur-ulur. Melainkan harus dipercepat. “Harapan kami di bulan April nanti sudah selesai,” tandasnya.

Seperti diberitakan, sekitar 1.178 K1 di Nganjuk masih terkatung-katung. Mereka tak kunjung diangkat meski sebenarnya sudah diverifikasi, divalidasi, bahkan diaudit oleh pusat. (die/ut)
Sumber : Radar