PKL Alun-Alun Nganjuk Keluhkan Pungli Dari Satpol PP

Nganjuk – Sekitar 150 pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan disekitar Alun-Alun Nganjuk mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) dari Satpol PP Nganjuk. Pasalnya, setiap bulan mereka harus menyetor Rp 60 ribu kepada salah satu oknum pejabat Satpol PP.

Ratusan pedagang yang biasa berjualan di Alun-alun Nganjuk merasa hanya menjadi sapi perahan bagi oknum pejabat di Satpol PP. Bahkan praktik pungli sudah berlangsung cukup lama, sejak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkab Nganjuk dijabat oleh Suhariono.

Min, salah seorang penjual rokok mengatakan uang yang terkumpul dari para PKL tersebut dikoordinir oleh salah seorang ketua PKL untuk sebagian disetor kepada pejabat tinggi di Sat Pol PP Kabupaten Nganjuk. “Katanya, sisanya untuk kas anggota,” ujarnya

Namun, hingga saat ini hasil dari pungutan tersebut tidak pernah ada laporan ke anggota. Salah satu sumber dari internal PKL mengatakan, bila ada anggota yang mencoba protes, diancam dilaporkan ke Kasatpol PP dan dilarang berjualan di seputaran alun-alun lagi.
“Semua takut kalau dilaporkan, lebih baik diam,” terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan pejabat tinggi Satpol PP mematok angka Rp 900 ribu tiap bulannya. Tidak peduli kondisi jualan sepi atau ramai, jatah harus sudah disetor tiap awal bulan.
“Yang nyetor koordinator langsung, anak buah tidak boleh ada yang tahu,” katanya.

Dikonfirmasi terkait Pungli yang disetor ke institusinya, Kepala Satpol PP Pemkab Nganjuk Suhariono dengan tegas mengelak telah menerimanya. Namun, pihaknya mengakui telah terjadi pungutan untuk kebutuhan internal PKL sendiri. Hanya saja, saat lebaran sempat menerima pulsa senilai Rp 100 ribu dari Koordinator PKL alun-alun. Itu pun tanpa diminta, tiba-tiba masuk ke handponnya.

“Tolong pertemukan kepada siapa yang ngomong kalau saya atau anggota saya telah menerima setoran dari PK5,” kilah Suhariono ditemui adakitanews.com, Sabtu, (31/07) tadi.(Jati)
sumber : adakitanews